“Soal kemacetan bukan cuma soal teknis transportasi,” ujar Andrinof Chaniago. Dia pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Suaranya pesimis. Dia, misalnya, tak percaya solusi menambah panjang jalan, dan juga jalan tol. Mass Rapid Transit pun dianggapnya percuma.
Bagi Andrinof, akar macetnya Jakarta sederhana: pekerjaan bertumpuk di tengah kota, tapi para pekerja tinggal di tepi. Akibatnya pada siang hari, populasi di Jakarta membengkak. Kepadatan itu baru mengempis pada malam hari.
Masalahnya, di tengah kota, rumah mahal. Yang tak sanggup beli atau sewa, akhirnya menyingkir ke pinggir. Mereka baru menyerbu ke tengah kota, pada pagi dan siang hari. Di sini muncul soal lain: Jakarta tak punya alat angkut berskala besar, dan cepat.
“Lalu muncul cost of poverty,” ujar Tata Mustaya, rekan Andrinof. Tata adalah master manajemen pembangunan jebolan Universitas Turin, Italia. Pakar lainnya adalah M Jehansyah Siregar, dosen Institut Teknologi Bandung. Jehansyah adalah doktor di bidang pemukiman dari Universitas Tokyo, Jepang.
Mereka bertiga tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033.
Yang dimaksud Tata adalah orang miskin membayar lebih mahal. Kaum menengah ke bawah itu harus berjibaku melawan kemacetan. Untuk sampai ke tempat kerja, ongkos lebih banyak. Berbeda dengan kaum menengah atas, yang tinggal di tengah kota.
Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Yayat Supriyatna, planolog dari Universitas Trisakti, mengatakan Jakarta tak disiapkan sebagai Ibukota, dengan skala sebesar sekarang. "Pertama, yang harus diingat, kita punya Ibukota karena faktor sejarah," kata Yayat. (VIVAnews)
Jakarta Akan Tenggelam
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan masalah defisit air kian mencekam warga ibukota Jakarta. Bahkan karena terlampau banyak mengambil air tanah, Jakarta bakal semakin tenggelam.
Bahkan Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Selamet Daroyni mengatakan, 90 persen dari luas Jakarta diperkirakan akan terendam banjir pada tahun 2050. Menurutnya, sikap pemerintah yang mengedepankan pembangunan berbasis konversi lahan adalah salah satu penyebab dari tidak pernah tuntasnya bencana banjir. (Kompas)
Palangkaraya dipilih
Wacana pemindahan ibukota negara mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi II DPR RI, untuk mencari kota lain menjadi ibukota negara. Palangkaraya Kalimantan menjadi daerah yang diusulkan menggantikan jakarta sebagai Ibukota RI.
"Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota. Kota bisnis dan kota pemerintahan tidak dapat dipadukan di Jakarta," kata anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowodi gedung DPR RI Jakarta, Jumat (30/7)
Kendati pemindahan itu masih sebatas wacana, namun menurut beberapa anggota komisi II DPR menganggap ide itu merupakan hal yang ideal, mengingat Jakarta dinilai sudah tidak kondusif untuk dijadikan Ibukota negara.
Hal senada pun dikemukakan Ganjar Pranowo yang menyatakan, Palangkaraya di Kalimantan adalah daerah aman gempa karena tidak masuk ring of fire dan tidak ada gunung berapi di sana. " karena letaknya yang dekat dengan perbatasan pun bagus dari sisi pertahanan, karena daerah perbatasan akan menjadi lebih diperhatikan," jelas Ganjar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie telah berniat untuk terus mendorong ide pemindahan ibu kota. "Ini memang domain pemerintah, tapi DPR akan tetap mendorong (realisasinya). Lebih baik ibu kota pindah ke Kalimantan Tengah," ujar Marzuki usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV DPR. (VIVAnews.com)
Kenapa Palangkaraya?
Barangkali sejak kemerdekaan RI hanya kota Palangkaraya yang dibangun sebagai ibu kota provinsi yang dimulai dari titik nol. Karena ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini dibangun pada tahun 1957 di kawasan hutan belantara. Sampai saat ini memancarkan citra khas sebagai Kota Trimuka: memiliki wajah hutan, perkotaan dan perdesaan.
Bahkan di balik itu, Palangkaraya menyimpan sejarah yang unik. Pernah digagas Bung Karno sebagai calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bung Karno pernah punya ide membangun sebuah ibu kota negara RI yang baru, bebas dari peninggalan kolonial Belanda. Pemancangan tiang pertama pendirian kota Palangkaraya dilakukan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Juli 1957. ''Bung Karno menginginkan Jakarta sebagai pusat perekonomian, seperti New York, dan Palangkaraya sebagai pusat politiknya, seperti Washington DC,'' kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Jakarta sebagai ibu kota yang sekaligus pusat pertumbuhan yang penuh masalah kompleks dirasakan sudah tidak lagi memiliki "carrying capacity". Adalah satu keniscayaan memindahkan ibu kota negara ke lokasi lain. Dari pandangan sosio-kultural, ibu kota yang dinominasikan hendaknya bisa menerapkan konsep ”ibu kota desa”, yakni dengan mengembalikan ibu kota ke lokasi yang benar-benar virgin, yang bersih dari residu kehidupan dan polusi lingkungan serta jauh dari potensi bencana alam.
Kota Palangkaraya didesain oleh Bung Karno dengan rancangan penuh simbol. Dia meletakkan elemen dasar desain untuk ibu kota negara dengan konsep kota Trivium, yakni bertolak sekaligus bertemunya tiga jalan dari atau ke satu titik bundaran dengan Tugu dan Boulevard. Prinsip sumbu simbolik kota yang berpusat pada bundaran besar ini sebenarnya merupakan simpang delapan yang menggambarkan rumpun kepulauan Nusantara: Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. ''Bung Karno memang sangat mengagumi Piazza del Popolo of Rome, Italia, Mall of Washington DC dan Master Plan kota Berlin yang didesain oleh arsitek Jerman, Albert Speer. Ternyata master plan kota Palangkaraya ada kemiripannya dengan tiga model tadi,'' kata Sultan menambahkan.
Menurut Wijanarka, arsitek penulis buku Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, jika ditinjau dari aspek geografis, posisi Palangkaraya amat sentral. Sebab, kota tersebut letaknya kira-kira berada di tengah-tengah Indonesia, tepat di titik tengah garis imajiner yang ditarik dari Sabang ke Merauke.
Jika ditarik sumbu imajinernya, beberapa bangunan penting di kota tersebut berada dalam satu garis lurus ke arah Jakarta. Selain itu, ada beberapa potensi unggulan yang dimilikinya, sehingga kota itu dipandang ideal sebagai calon Ibu Kota Negara, yakni merupakan tanah tertua, bebas dari pengaruh kolonial, aman dari kerawanan gempa karena jauh dari daerah patahan, dan tidak dilewati rangkaian jalur gunung api. Palangkaraya adalah kota yang bebas dari bencana alam dengan risiko besar.
Wacana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta memang sudah bergulir sejak lama. Selain Palangkaraya, kota-kota Bandung, Magelang, Malang dan bahkan Yogyakarta pernah digagas sebagai alternatif ibu kota pengganti Jakarta. Meski dari faktor historis-kultural Yogyakarta dianggap memiliki keunggulan, tetapi setelah terbukti Yogyakarta adalah daerah rawan gempa. ''Yogya harus tahu diri dan menyisihkan dari percaturan nominasi,'' kata Sultan
Bertolak dari visi ke depan itu, sebaiknya kota Palangkaraya memiliki "grand design" untuk menyongsong harapan sebagai Ibu Kota Negara RI di masa depan. Dengan berpedoman rencana induk itu, para perancang kota dan penyelenggara pemerintahan bisa menggantungkan cita-cita dengan membangun calon Ibu Kota Negara secara bertahap, terencana, teratur dan terkendali.
Sehingga jika suatu saat nanti, entah kapan, Ibu Kota Jakarta telah benar-benar tidak memiliki "carrying capacity" lagi karena sudah betul-betul sampai pada titik akhir "social limits to grow", atau siapa tahu terendam banjir bandang -yang sesungguhnya tidak kita harapkan- maka Palangkaraya sudah siap untuk menerima amanah itu.[bw/sa]
Bahkan di balik itu, Palangkaraya menyimpan sejarah yang unik. Pernah digagas Bung Karno sebagai calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bung Karno pernah punya ide membangun sebuah ibu kota negara RI yang baru, bebas dari peninggalan kolonial Belanda. Pemancangan tiang pertama pendirian kota Palangkaraya dilakukan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Juli 1957. ''Bung Karno menginginkan Jakarta sebagai pusat perekonomian, seperti New York, dan Palangkaraya sebagai pusat politiknya, seperti Washington DC,'' kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Jakarta sebagai ibu kota yang sekaligus pusat pertumbuhan yang penuh masalah kompleks dirasakan sudah tidak lagi memiliki "carrying capacity". Adalah satu keniscayaan memindahkan ibu kota negara ke lokasi lain. Dari pandangan sosio-kultural, ibu kota yang dinominasikan hendaknya bisa menerapkan konsep ”ibu kota desa”, yakni dengan mengembalikan ibu kota ke lokasi yang benar-benar virgin, yang bersih dari residu kehidupan dan polusi lingkungan serta jauh dari potensi bencana alam.
Kota Palangkaraya didesain oleh Bung Karno dengan rancangan penuh simbol. Dia meletakkan elemen dasar desain untuk ibu kota negara dengan konsep kota Trivium, yakni bertolak sekaligus bertemunya tiga jalan dari atau ke satu titik bundaran dengan Tugu dan Boulevard. Prinsip sumbu simbolik kota yang berpusat pada bundaran besar ini sebenarnya merupakan simpang delapan yang menggambarkan rumpun kepulauan Nusantara: Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. ''Bung Karno memang sangat mengagumi Piazza del Popolo of Rome, Italia, Mall of Washington DC dan Master Plan kota Berlin yang didesain oleh arsitek Jerman, Albert Speer. Ternyata master plan kota Palangkaraya ada kemiripannya dengan tiga model tadi,'' kata Sultan menambahkan.
Menurut Wijanarka, arsitek penulis buku Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, jika ditinjau dari aspek geografis, posisi Palangkaraya amat sentral. Sebab, kota tersebut letaknya kira-kira berada di tengah-tengah Indonesia, tepat di titik tengah garis imajiner yang ditarik dari Sabang ke Merauke.
Jika ditarik sumbu imajinernya, beberapa bangunan penting di kota tersebut berada dalam satu garis lurus ke arah Jakarta. Selain itu, ada beberapa potensi unggulan yang dimilikinya, sehingga kota itu dipandang ideal sebagai calon Ibu Kota Negara, yakni merupakan tanah tertua, bebas dari pengaruh kolonial, aman dari kerawanan gempa karena jauh dari daerah patahan, dan tidak dilewati rangkaian jalur gunung api. Palangkaraya adalah kota yang bebas dari bencana alam dengan risiko besar.
Wacana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta memang sudah bergulir sejak lama. Selain Palangkaraya, kota-kota Bandung, Magelang, Malang dan bahkan Yogyakarta pernah digagas sebagai alternatif ibu kota pengganti Jakarta. Meski dari faktor historis-kultural Yogyakarta dianggap memiliki keunggulan, tetapi setelah terbukti Yogyakarta adalah daerah rawan gempa. ''Yogya harus tahu diri dan menyisihkan dari percaturan nominasi,'' kata Sultan
Bertolak dari visi ke depan itu, sebaiknya kota Palangkaraya memiliki "grand design" untuk menyongsong harapan sebagai Ibu Kota Negara RI di masa depan. Dengan berpedoman rencana induk itu, para perancang kota dan penyelenggara pemerintahan bisa menggantungkan cita-cita dengan membangun calon Ibu Kota Negara secara bertahap, terencana, teratur dan terkendali.
Sehingga jika suatu saat nanti, entah kapan, Ibu Kota Jakarta telah benar-benar tidak memiliki "carrying capacity" lagi karena sudah betul-betul sampai pada titik akhir "social limits to grow", atau siapa tahu terendam banjir bandang -yang sesungguhnya tidak kita harapkan- maka Palangkaraya sudah siap untuk menerima amanah itu.[bw/sa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar